TNI AU. Jakarta, Penkoopsud I. Dalam rangka menghadapi agenda nasional yang akan dilaksanakan yaitu Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah yang secara serentak di semua wilayah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. mengingatkan kembali Komitmen Netralitas TNI merupakan wujud nyata bahwa TNI tidak ingin kembali ke ranah politik praktis.
Selain itu Tentara Nasional Indonesia berkomitmen untuk mengamankan jalannya pelantikan maupun pelaksanaan Pilkada dengan menjaga stabilitas serta memastikan proses transisi pemerintahan berjalan dengan tertib dan lancar, hal ini disampaikan Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan Irkoopsud I Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han. yang bertindak selaku Irup dalam Upacara Bendera tujuhbelasan yang berlangsung di Lapangan Upacara Makoopsud I. Kamis (17 Okt 2024).
Upacara bendera yang diikuti oleh seluruh anggota baik para pejabat Utama, Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil Koopsud I tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Swa Bhuana Paksa dilanjutkan dengan pengibaran bendera dan pembacaan Teks Pancasila serta pembacaan Pembukaan UUD tahun 1945, pengucapan Sapta Marga dan pembacaan Panca Prasetya Korpri serta rangkaian tata upacara bendera lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi terhadap kesuksesan penyelenggaraan rangkaian dan puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia yang telah berjalan dengan tertib, lancar dan spektakuler dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2024 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, yang dihadiri oleh ratusan ribu warga masyarakat
“Kehadiran masyarakat secara sukarela pada acara tersebut membuktikan kuatnya hubungan historis dan emosional antara TNI dengan rakyat. Karena rakyat adalah ibu kandung TNI, dan jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat tidak akan pernah berubah,” lanjut Panglima TNI.
Mengakhiri amanatnya, Jenderal bintang 4 alumni Akmil 1991 tersebut menekankan agar TNI melakukan mitigasi atas potensi ancaman kerawanan menjelang Pilkada di beberapa wilayah, jalin komunikasi dengan semua tokoh masyarakat, perkuat sinergitas TNI-Polri dan instansi/organisasi lainnya, serta susun rencana kontijensi pengamanan logistik Pilkada.
